Rugikan Negara, Kajari Muba Sita Uang Rp 600 Juta dari Dana PLB

DAERAH KRIMINAL MUSI BANYUASIN

SEKAYU, Bikin Berita – Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana bergulir dari LPDB di Kabupaten Muba kini memasuki babak baru. Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba berhasil menyita uang sebesar Rp646.872.107 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana LPDB – KUMKM pada KUD Buana, Jumat (19/3) sekitar pukul 09.00 WIB.

Uang tersebut disita dari dari saksi W, selaku General Manajer (GM) PT PU. Uang tersebut akan dijadikan sebagai BB dan sebagai upaya penyelamatan keuangan negara serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kajari Muba, Marcos MM Simare Mare, SH MHum, didampingi Kasi Pidsus Arie Apriyansah SH MH, mengatakan penyitaan uang lainnya akan dilakukan semaksimalnya.

BACA JUGA :  Muba, Pertama di Sumsel Laksanakan Deklarasi Zero ODOL

“Perkara ini berawal pada tahun 2013 KUD Buana Desa Bero Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Muba mengajukan permohonan rekomendasi dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Muba. Setelah terbit surat rekomendasi maka Pengurus KUD Buana mengajukan surat kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI,” ujarnya.

Uang hasil penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

Lalu diteruskan ke Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir perihal permohonan pinjaman dana modal kerja dengan memuat daftar 210 anggota. Setelah itu dana tersebut ditransfer ke rekening KUD sebesar Rp5 Miliar.

“Namun penggunaannya tidak sesuai ketentuan dan diduga telah menguntungkan diri dan orang lain serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Pasal yang dikenakan yakni Pasal 2 jo psl 3 uu no 31 / 1999 jo uu no 20 thn 2001,ā€¯tegasnya.

BACA JUGA :  Jangan Bakar Hutan dan Lahan, Sanksinya 12 Tahun Penjara

Penyidikan ini pun bergulir dalam kurun waktu satu tahun, yang mana serangkaian penyidikan yang dilakukan sejak awal tahun 2020 tersebut menelusuri dana bergulir yang disalurkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) ke Kabupaten Muba.

Dimana dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumsel terdapat kerugian negara hingga Rp5 Miliar. (res)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *